Mhd Zakiul Fikri

...semangat dari Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024 penting untuk dirawat...

Satu dekade terakhir berbagai peristiwa kriminalisasi terjadi terhadap aktivis maupun warga yang memperjuangkan hak untuk memanfaatkan serta mempertahankan kelestarian sumber daya agraria di sekitar mereka. Dimulai dari kasus Salim Kancil, September 2015 silam, yang tewas dikeroyok setelah gigih menolak penambangan pasir di desanya. Penambangan tersebut mengakibatkan saluran irigasi persawahan rusak. Setelah peristiwa itu, eskalasi kriminalisasi dan intimidasi terhadap aktivis maupun warga yang memperjuangkan ekosistem lingkungannya semakin meningkat.

Rasa-rasanya baru kemarin tiga masyarakat adat Sihaporas di Sumatera Utara ditangkap saat sedang terlelap pada malam bulan Juli 2024. Begitu pula dengan vonis bersalah hakim Pengadilan Negeri Jepara terhadap aktivis lingkungan Karimunjawa, Daniel Frits Maurits Tangkilisan, pada April 2024 lalu. Sementara, oktober 2023 aksi unjuk rasa Masyarakat Desa Bangkal di Kalimantan Tengah bentrok dengan ‘aparat keamanan,’ Gijik yang merupakan salah satu peserta unjuk rasa tewas setelah menerima luka tembak di bagian dada.

Itu bukan kali pertama aparat keamanan terlibat bentrok dengan warga yang memperjuangkan haknya. Sebulan sebelum peristiwa Desa Bangkal di Kalimantan Tengah, September 2023, gas air mata dilepaskan oleh aparat keamanan ke arah pemukiman warga Rempang, Kepulauan Riau, dalam agenda pengosongan tanah adat masyarakat untuk kepentingan pembangunan Proyek Strategis Nasional. Gas air mata itu bersarang hingga ke area sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada saat jam belajar sedang berlangsung, akibatnya sepuluh siswa dan seorang guru dilarikan ke rumah sakit.

Untuk mengatasi agar peristiwa serupa tidak terulang lagi, pada 30 Agustus 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara progresif menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. Melalui peraturan menteri ini diharapkan kriminalisasi dan intimidasi terhadap aktivis dan warga yang memperjuangkan kelestarian ekosistem lingkungan hidup tidak terulang lagi. Namun, peraturan menteri ini jika ditilik lebih jauh menghadapi berbagai tantangan yang berpengaruh pada efektifitas pelaksanaannya di lapangan.

Pertama, Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024 belum tentu berjalan efektif di ranah pidana. Hal ini disebabkan peraturan tersebut tidak dapat membatasi atau memperluas tugas dan wewenang kepolisian yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian tidak tunduk secara langsung pada Peraturan Menteri, kecuali sudah diterjemahkan ke dalam peraturan yang relevan dengan tugas-tugas kepolisian. Peraturan yang dapat secara langsung mengikat atau mengatur kepolisian harusnya berupa peraturan yang memiliki kekuatan lebih tinggi dari sekadar Peraturan Menteri atau setidaknya berasal dari lembaga yang lebih relevan, misalnya Peraturan Presiden atau Peraturan Kapolri.

Kedua, perlindungan hukum yang seharusnya merupakan kewajiban pemerintah dihadapkan pada urusan birokrasi yang rumit. Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024 mengharuskan kepada warga atau aktivis yang ingin memperoleh perlindungan hukum untuk mengajukan permohonan kepada Menteri LHK (Pasal 9 dan 10). Setelah memperoleh permohonan sesuai format yang telah dilampirkan, berkas permohonan tersebut selanjutnya dinilai oleh tim penilai yang terdiri dari berbagai kalangan, seperti; kementerian, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, akademisi/ahli, dan unsur terkait lainnya. Tim penilai ini melakukan verifikasi dan validasi dokumen permohonan, menilai permohonan, serta menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri (Pasal 11).

Ketentuan-ketentuan yang menekankan pada aspek birokrasi-administratif dalam Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024 telah menggeser paradigma hak asasi manusia atas lingkungan hidup. Dalam paradigma hak asasi manusia, memperoleh ekosistem lingkungan hidup yang baik dan bersih merupakan hak asasi masyarakat yang harus dipenuhi (fulfill) pemerintah secara bertanggungjawab. Selanjutnya, dalam hal menjaga serta melindungi kelestarian ekosistem lingkungan hidup pemerintah harus bertanggungjawab melindungi (protect) dan menghormati (respect) setiap langkah politik hukum yang ditempuh oleh warga maupun aktivis lingkungan.

Karena memperoleh perlindungan hukum dari ikhtiar menjaga kelestarian lingkungan merupakan hak asasi, harusnya masyarakat tidak dihadapkan pada urusan birokrasi-administratif yang rumit. Selain itu, memusatkan semua kewenangan kepada Menteri bakal berdampak pada rendahnya efektifitas pemberian perlindungan hukum bagi warga atau aktivis. Ditambah lagi, tidak ada ruang keterlibatan secara bermakna bagi pemohon atau warga maupun aktivis dalam proses penilaian permohonan.

Ketiga, tantangan dari Undang-Undang sektoral lainnya. Selain memiliki persoalan dari sisi hirarki di mana Peraturan Menteri berada di bawah Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Undang-Undang, keberadaan ketentuan pada Undang-Undang sektoral yang memungkinkan terjadinya kriminalisasi terhadap aktivis dan warga yang memperjuangkan haknya juga akan melemahkan kekuatan berlaku dari Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024. Misalnya, Pasal 73 dan Pasal 74 Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi mengatur setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi pengusahaan sektor yang dimaksud diancam dengan pidana penjara. Ketentuan yang sama juga ditemukan dalam Pasal 162 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dari dua rezim Undang-Undang tersebut, setiap upaya aktivis dan warga untuk mempertahankan haknya atas lingkungan yang baik dan sehat sering kali dianggap sebagai tindakan antagonis yang menghalangi dan merintangi pengusahaan sektor tertentu, sehingga mereka dengan gampang dijebloskan ke dalam penjara. Paling mudah lagi, ketika warga atau aktivis menyuarakan protes di media sosial. Mereka dengan enteng diseret ke meja penyidik melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti kasus yang dialami Daniel Frits Maurits Tangkilisan.

Dengan demikian, rumusan perlindungan hukum warga atau aktivis yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik melalui Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024 belum tentu berpengaruh secara signifikan. Peraturan tersebut dihadapkan pada regulasi sektoral yang secara hirarki berada jauh di atasnya, sehingga ada dua asas hukum yang berpotensi meluluhlantakkan norma-norma baik yang ada di dalamnya, yakni asas lex superior derogat legi inferiori (peraturan yang lebih tinggi menyampingkan peraturan yang lebih rendah) dan asas lex specialis derogat legi generalis (peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum).

Terakhir, semangat dari Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024 penting untuk dirawat. Agar kekuatan mengikatnya lebih luas dan tegas, maka perlu diatur secara khusus oleh regulasi setingkat Undang-Undang atau setidaknya melalui Peraturan Pemerintah. Selain itu, ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi aktivis dan warga yang berjuang mempertahankan keberlanjutan ekosistem lingkungan dan sumber daya agraria harus disusun lebih praktis sesuai paradigma hak asasi manusia. Kepolisian juga diharapkan segera merespon upaya demokratisasi aktivis dan warga yang memperjuangkan hak asasi mereka atas lingkungan yang baik dan sehat dengan merumuskan peraturan operasional di level internal.

*Artikel ini pernah terbit di Koran Tempo edisi Jum’at tanggal 13 September 2024 dengan judul yang sama, “Basa-basi Aturan Perlindungan Hukum Aktivis Lingkungan”

 Mhd Zakiul Fikri

“Alih-alih mengobral hak guna usaha 190 tahun, lebih baik pemerintah memberikan jaminan keamanan tenurial ke investor.”

Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) yang direncanakan menjadi pengganti ibu kota negara Jakarta kembali menuai perhatian publik. Hal itu terjadi manakala Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Salah satu isu yang menjadi sorotan dari peraturan tersebut adalah soal pemberian hak guna usaha yang jangka waktunya mencapai 190 tahun. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 9 Ayat (2).

Sebetulnya tidak ada yang baru dari ketentuan tersebut karena pasal tersebut merupakan salinan dari norma Pasal 18 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN. Ketentuan sama juga diatur dalam Pasal 16A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU No 3/2022 tentang IKN.

Dalih yang digunakan pemerintah ketika merumuskan norma tersebut salah satunya ialah sebagai pemikat minat investor asing agar berkenan terlibat dalam pembangunan sektor investasi non-APBN di IKN. Dari segi regulasi, pemberian konsesi yang mencapai 95 tahun untuk satu kali siklus tersebut bukan pula baru muncul pada pemerintah saat ini, tetapi pernah diatur oleh pemerintah sebelumnya melalui Pasal 22 Ayat (1) UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal.

Penjelasan Pasal 22 Ayat (1) UU Penanaman Modal menyatakan terhadap hak guna usaha yang telah habis masa berlaku selama 95 tahun dapat diperpanjang selama 60 tahun dan diperbarui selama 35 tahun. Artinya, total lama pemberian hak guna usaha oleh UU IKN dan peraturan turunannya memiliki kesamaan dengan ketentuan yang pernah diatur dalam UU Penanaman Modal, yaitu selama 190 tahun.

Kurang dari setahun sejak diundangkan, pada 2008 norma Pasal 22 Ayat (1) UU Penanaman Modal dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21-22/PUU-V/2007.

Alih-alih menghidupkan kembali norma yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, akan lebih baik bagi pemerintah memperhatikan kebutuhan investor ketika menanamkan modalnya dalam proyek pembangunan IKN. Investor bisa saja lebih memilih kepastian akan jaminan keamanan tenurial di Indonesia sebelum benar-benar menanamkan modalnya.

Sistem jaminan keamanan tenurial ini diharap memberikan rasa aman bagi investor mengenai status hukum tanah yang akan mereka kelola, terhindar dari kemungkinan permasalahan, sengketa, hingga konflik pertanahan antara investor dan klaim hak masyarakat di sekitar proyek pembangunan. Sistem yang demikianlah yang perlu diperkuat, baik di dalam UU IKN maupun peraturan turunannya seperti PP No 12/2023 dan Perpres No 75/2024.

Mengenai sistem keamanan tenurial di IKN, ada beberapa hal yang perlu dicermati kembali dari berbagai peraturan pokok yang terkait dengan pembangunan IKN. Pertama, Pasal 16 Ayat (1) UU IKN memang telah mengatur bahwa tanah untuk pembangunan proyek IKN diperoleh dari pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah. Tanah itu kemudian ditetapkan sebagai barang milik negara dan aset dalam penguasaan otorita IKN, diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) PP No 12/2023.

Namun, belum ada peraturan lebih lanjut yang mengatur tata cara penetapan suatu kawasan sebagai barang milik negara ataupun sebagai aset dalam penguasaan otorita IKN. Selain itu, tidak pula ada perintah dari peraturan yang telah ada untuk membentuk norma penjelas.

Kedua, Pasal 15 Ayat (6) UU IKN lebih jauh mengatur bahwa pengadaan tanah dilakukan atas tanah yang secara de facto tidak difungsikan. Sementara itu, dalam hal tanah yang secara fisik telah difungsikan akan dilakukan konsolidasi. Pasal 8 Perpres No 75/2024 mengatur penanganan terhadap tanah-tanah yang dikuasai masyarakat dengan iktikad baik, yang termasuk kawasan aset dalam penguasaan otorita IKN, dilakukan dengan cara pengadaan tanah oleh tim terpadu yang diketuai kepala otorita.

Apabila masyarakat keberatan dengan ganti kerugian yang ditawarkan oleh tim terpadu, dilakukan konsinyasi. Norma demikian sama artinya pemerintah memaksa rakyatnya untuk menjual paksa tanah mereka yang diklaim berada dalam kawasan aset dalam penguasaan otorita.

Lebih jauh, baik di UU IKN maupun peraturan turunannya belum diatur dengan jelas tentang tata cara konsolidasi atas tanah yang secara de facto telah dikuasai dan dikelola oleh masyarakat. Kalau diperhatikan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 4/1991 tentang Konsolidasi Tanah, setidaknya ada empat hal yang menjadi prasyarat pelaksanaan konsolidasi tanah.

Satu, konsolidasi dilakukan untuk pembangunan prasarana dan fasilitas umum. Dua, melibatkan partisipasi para pemilik atau penggarap tanah. Tiga, lokasi konsolidasi ditetapkan bupati/wali kota selaku kepala daerah tingkat II. Empat, dilaksanakan apabila sekurang-kurangnya 85 persen dari pemilik tanah yang luas tanahnya meliputi sekurang-kurangnya 85 persen dari luas seluruh areal tanah konsolidasi menyatakan setuju.

Pertanyaannya, dapatkah konsolidasi tanah dilakukan di atas kawasan aset dalam penguasaan otorita? Mengingat di kawasan aset dalam penguasaan otorita tidak saja fasilitas umum yang akan dibangun, tetapi juga fasilitas komersial, seperti hotel, pusat perbelanjaan, restoran, dan pusat hiburan atau rekreasi.

Ketiga, ketentuan Pasal 15A UU IKN masih kabur dan membingungkan. Pasal 15A Ayat (1) mengatur bahwa salah satu tanah di IKN ialah tanah milik masyarakat. Selanjutnya, yang dimaksud dengan tanah milik masyarakat oleh Pasal 15A Ayat (5) ialah ”tanah dengan hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan tanah yang dikuasai oleh pihak yang berhak.”

Pada Pasal 15A Ayat (6) kemudian diatur ”hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) berupa hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai dapat diberikan di atas tanah negara, tanah hak milik, atau tanah hak pengelolaan.” Tidak ditemukan ketentuan lebih lanjut dalam UU IKN tentang ”tanah yang dikuasai oleh pihak yang berhak” sebagaimana diatur dalam Pasal 15A Ayat (5).

Dari berbagai catatan tersebut dapat dilihat sesungguhnya ruang bagi terjadinya permasalahan, sengketa, dan konflik tenurial di kawasan pembangunan IKN sangat mungkin terjadi. Norma yang ada saat ini sangat longgar dalam memberi kepastian hukum penyelesaian isu-isu berkenaan penguasaan dan kepemilikan tanah.

Dengan demikian, alih-alih mengobral hak guna usaha hingga selama 190 tahun yang jelas telah diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dan jauh dari semangat lahirnya UU Pokok Agraria Tahun 1960, maka akan lebih baik bagi pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan tenurial kepada para calon investor.

Jaminan keamanan tenurial bagi investor dapat diberi dengan merevisi regulasi yang telah ada terkait dengan pembangunan IKN. Dalam regulasi terbaru perlu dipertegas pengaturan tentang tata cara penetapan kawasan barang milik negara dan kawasan aset dalam penguasaan otorita, melibatkan partisipasi aktif masyarakat terdampak dalam pengadaan tanah, mengatur dengan tegas hal berkenaan dengan konsolidasi tanah, dan mengatur dengan tegas perlindungan hak bagi rakyat yang menguasai dan mengelola fisik tanah dengan cara iktikad baik.

*Artikel ini pernah terbit di Kompas.id edisi Kamis tanggal 1 Agustus 2024 dengan judul yang sama, “TantanganKeamanan Tenurial di IKN bagi Investor”

MhdZakiul Fikri

*Artikel ini pernah terbit di The Jakarta Post edisi Senin tanggal 11 Juni 2024 dengan judul yang sama, “Denial of indigenous peoples’rights fuels land tenure conflict”

Mhd Zakiul Fikri

... what is currently required by the government to mitigate the occurrence of land conflicts arising from land acquisition for projects in the National Capital City region is to prioritize a humanistic approach.

No foreign investors have invested in the Nusantara Capital City (IKN) project. Although many investors have claimed to have sent letters of interest, they appear to be more inclined to wait and see the project’s progress. One point that has drawn attention is the unresolved land acquisition issues leading to land conflicts between the state and affected communities. The recent maltreatment of the Indigenous people is just one example.

Despite all-out efforts by the government to attract investors’ attention to the project, they will face significant challenges. Few individuals would dare to invest in land embroiled in conflict. Investors adhere to increasingly stringent Environmental, Social, and Governance (ESG) standards, especially in developed countries. Thus, land conflicts will significantly influence investors’ commitment to participate in the IKN development process.

The recent plan of the IKN Authority to evict indigenous inhabitants who have resided for a long time in the designated capital city has sparked controversy because it reminds people of the common practices during Soeharto’s 32-year ruling in the name of national development. The same dirty tactics were used a few months ago on Rempang Island in Riau, although the local inhabitants have lived there for generations.

On March 8, hundreds of residents attended an invitation for “socialization” from the Authority. The meeting concluded after attending residents protested the unilateral decision of the authority body to demolish their homes.  Villagers in the vicinity of the IKN, such as Bumi Harapan, Pemaluan, Tengin Baru, and Suka Raja villages, received warning letters from the IKN Authority. The issuance of these warning letters is justified by the claim that the residential houses of the community are situated within the IKN region and are required to relocate immediately.

About 20,000 indigenous peoples from 21 indigenous communities live in the area. They have lived and sustained their daily livelihoods from the natural resources surrounding their settlements for many years. The indigenous or local communities have traditionally occupied the physical land without any dispute before the IKN project claimed the area. 

The legal politics of land acquisition conducted by the government has led to friction between indigenous communities seeking to defend their land resources and the government requiring land to develop the IKN project. The people are subjects of law protected by the national land law regime, such as the 1960 Basic Agrarian Law, the 2012 Land Acquisition Law, and the 1997 Government Regulations on Land Registration.

However, instead of obtaining legal recognition through the object of land reform or social forestry programs, indigenous settlements and local communities that have long inhabited the area are often labeled as unauthorized development violators and non-compliant with spatial planning by the government.  One aspect highlighted in the land acquisition for the development of the Nusantara Capital City is the issue of cognitive justice, procedural justice, and distributive justice for the affected communities. These three concepts of justice are closely related to applying the principle of free prior and informed consent. 

According to this principle, any development or even land clearance is not permitted without the consent of the affected communities, especially indigenous communities who have long inhabited the areas targeted for land acquisition for development. This principle can be found in Article 10 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in 2007. Let us examine how this principle is applied in land acquisition to develop the IKN project. Rather than soliciting views, input, or approval from affected communities, from the outset, the invitations to meetings held by the government through the IKN Authority were more oriented towards socialization for the community. 

We must pay attention to article 15A of the IKN Law, which stipulates that one of the lands in the IKN originates from community-owned land, including “land controlled by rightful parties, by the provisions of land regulation.”  Thus far, the approach taken by the government has been excessively regulatory and top-down. Suddenly, laws regarding the IKN emerged, delineating its geographical coordinates. Society has merely been positioned as objects in development rather than subjects; they have never been involved.

This has made policies vulnerable to not aligning with the factual conditions faced and desired by the affected communities. Therefore, what is currently required by the government to mitigate the occurrence of land conflicts arising from land acquisition for projects in the National Capital City region is to prioritize a humanistic approach.

Despite all-out efforts by the government to attract investors’ attention to the project, they will face significant challenges. Few individuals would dare to invest in land embroiled in conflict. Investors adhere to increasingly stringent Environmental, Social, and Governance (ESG) standards, especially in developed countries. Thus, land conflicts will significantly influence investors’ commitment to participate in the IKN development process. The government’s political will is genuinely expected to be grounded alongside the affected community—particularly indigenous communities who have long regarded the development area of the National IKN as vital for their livelihoods.

*Artikel ini pernah terbit di The Jakarta Post edisi Rabu tanggal 20 Maret 2024 dengan judul “Nusantaracapital city land clearance scares native inhabitants, investors”