Mhd Zakiul Fikri

Program reforma agraria bahkan bukannya menguatkan status ulayat masyarakat adat, sebaliknya mengurangi atau bahkan membuat eksistensi ulayat menjadi hilang. Jadi, bukan hanya konflik yang gagal dipadamkan, tapi juga menyebabkan masyarakat adat kehilangan tanah ulayat mereka–sudah terjatuh lalu tertimpa tangga.

Perombakan kabinet pada 15 Juni lalu membuat publik bertanya-tanya mengenai sosok mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang mengisi pos Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Mengapa menteri di bidang pertanahan yang diganti dan mengapa sosok yang menggantikan eks petinggi militer? Tampaknya pergantian sosok menteri di bidang pertanahan punya urgensi tersendiri.

Salah satu pekerjaan rumah yang menanti Menteri ATR/BPN adalah persoalan tata lahan di level perdesaan. Ketika berbicara tentang desa, kita dihadapkan dengan dua kondisi. Pertama, pemukiman penduduk sebagai dampak populasi di desa terus mengalami perkembangan. Kedua, tekanan kapitalisme sebagai salah satu aktor yang memengaruhi perkembangan di desa. Melalui agen utamanya, perusahaan perkebunan monokultur, kapitalisme menuntut penggunaan tanah dalam skala luas. Dua kondisi ini, populasi dan kapitalisme, menyebabkan ruang akses terhadap tanah semakin sempit. Sementara tanah bagi rakyat desa merupakan instrumen pokok dalam melakukan reproduksi. Sebab itu, kondisi ini jika gagal dikelola dengan baik maka senantiasa memungkinkan terjadinya sengketa/konflik perebutan klaim akses terhadap tanah–selanjutnya disebut kasus pertanahan.

Dengan menggunakan pandangan di atas, maka kerusuhan antar warga yang terjadi di Desa Terantang Kabupaten Kampar pada Minggu tanggal 19 Juni 2022 lalu dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kasus pertanahan. Konflik yang kemudian viral di berbagai media sosial itu melibatkan setidaknya beberapa aktor seperti; Koperasi Iyo Basamo kubu Yuslianti, Koperasi Iyo Basamo kubu Hermayalis, sekumpulan orang yang dicap sebagai “preman bayaran”, dan PTPN V selaku “Bapak Angkat” koperasi yang mengelola tanah perkebunan seluas 425 Ha–yang menjadi objek konflik.

Mengenai kasus pertanahan, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada saat rapat kerja Kamis tanggal 17 Februari 2022 melaporkan setidaknya terdapat 8.111 kasus yang mengandung unsur pidana. Data ini merupakan kasus yang terjadi sepanjang tahun 2021 di seluruh wilayah Indonesia. Dari 8.111 kasus, menurut pengakuan Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional) sebanyak 1.591 kasus telah diselesaikan. Artinya, Terantang hanyalah bagian kecil dari kasus pertanahan yang terjadi di negeri ini.

Kerusuhan di Desa Terantang yang kemudian viral di jagat media sosial menjadi pengingat kepada pejabat ATR/BPN bahwa kasus pertanahan di akar rumput masih terjadi. Ditambah lagi, peristiwa Terantang 2022 meletus kurang dari satu minggu sejak dilaksanakannya suksesi politik penggantian jabatan Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN. Peristiwa ini seolah memberikan sinyalemen kepada kepemimpinan ATR/BPN yang baru agar jangan terlena dan terlalu fokus mengurus persoalan pertanahan di tingkat elit saja, semisal pengadaan tanah untuk pembangunan dan konversi lahan guna konsesi, tetapi abai dalam mengurus kasus pertanahan yang terjadi di tengah rakyat kecil.

Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikan Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN yang baru pada Rabu tanggal 15 Juni 2022 bahkan menegaskan supaya kementerian ATR/BPN dapat dengan segera menyelesaikan permasalahan sengketa tanah. Pernyataan Presiden ini bukannya tanpa alasan hukum, sebab salah satu tugas Kementerian ATR/BPN berdasarkan Perpres No. 47 Tahun 2020 dan Perpres No. 48 Tahun 2020 ialah perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kasus pertanahan, yang dalam pelaksanaanya dibantu oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Beberapa soal yang perlu diperhatikan oleh Kementerian ATR/BPN dan pejabat birokrasi di bawahnya terkait penyelesaian kasus pertanahan; Pertama, mendeteksi dan memberikan sanksi keberadaan mafia tanah. Meskipun tidak selalu muncul dalam berbagai jenis kasus pertanahan, tetapi keberadaan mafia tanah perlu benar-benar diperhatikan dan dideteksi sedini mungkin. Mafia tanah melibatkan aktor swasta, birokrasi yang mengerti aturan, dan modal yang tidak kecil, sehingga sangat mungkin menjadi sandungan dalam menyelesaikan kasus pertanahan. Mendeteksi keberadaan mereka lebih awal ketika memetakan kasus posisi akan memudahkan langkah Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan tugasnya sebagai problem solver, ini semacam aplikasi dari nasehat klasik “mencegah lebih baik daripada mengobati.”

Kedua, mempertimbangkan ulang model pelaksanaan reforma agraria. Pasal 7 ayat (1) Perpres No. 86 Tahun 2018 mengatur salah satu objek reforma agraria ialah tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik agraria. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah untuk kasus yang objeknya tanah ulayat masyarakat adat tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan reforma agraria ẚ la Perpres No. 86 Tahun 2018, karena perpres ini masih belum mengakomodir dengan baik keberadaan masyarakat adat dan ulayat mereka. Contoh, reforma agraria tahun 2019 yang dilaksanakan di Masyarakat Adat Senama Nenek atas objek tanah yang menurut klaim masyarakat adat adalah ulayat mereka. Redistribusi administrasi kepemilikan secara de jure berhasil dilaksanakan oleh program reforma agraria. Sayangnya, konflik pokok terkait akses terhadap lahan tidak berhasil diselesaikan.

Program reforma agraria bahkan bukannya menguatkan status ulayat masyarakat adat, sebaliknya mengurangi atau bahkan membuat eksistensi ulayat menjadi hilang. Jadi, bukan hanya konflik yang gagal dipadamkan, tapi juga menyebabkan masyarakat adat kehilangan tanah ulayat mereka–sudah terjatuh lalu tertimpa tangga. Dengan demikian, harus disadari bahwa tidak semua tanah yang menjadi objek konflik dalam kasus pertanahan dapat diselesaikan dengan satu model reforma agraria yang sama.

Ketiga, meninjau ulang instrumen hukum penyelesaian kasus pertanahan. Selain Perpres No. 86 Tahun 2018, instrumen hukum lain yang menjadi pegangan bagi Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan tugas menyelesaikan kasus pertanahan ialah Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020. Sayangnya, permen ini menggunakan paradigma yang sama dengan Perpres No. 86 Tahun 2018 yang mengabaikan keberadaan masyarakat adat. Meskipun Bab VII Pasal 45 mengatur perihal penyelesaian kasus pertanahan oleh lembaga adat, tapi masyarakat adat tidak diatur sebagai subjek yang berhak mengajukan pengaduan dalam kasus pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Padahal, mereka rentan menjadi bagian dari kasus pertanahan dan belum tentu lembaga adat yang ada berhasil menyelesaikannya. Sebab itu, keberadaan peraturan ini perlu ditinjau kembali guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat.

Keempat, sinergitas dengan kementerian terkait secara transparan. Menyelesaikan konflik pertanahan merupakan pekerjaan lama, menguras energi, menghabiskan modal yang banyak, dan irisan kewenangannya melibatkan berbagai kementerian di luar ATR/BPN. Untuk itu, bergerak secara masif antara ATR/BPN dengan kementerian terkait perlu dilakukan. Misal, untuk kasus yang melibatkan perusahaan negara sebagai salah satu aktor di dalam konflik, maka diperlukan keterlibatan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Kemudian untuk kasus yang objeknya adalah hutan maka perlu melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Begitu juga dengan tanah yang objeknya adalah tanah negara seperti persoalan hak guna usaha atau sengketa batas wilayah, maka perlu melibatkan peran Kementerian Dalam Negeri dalam proses penyelesaiannya. Bergerak secara masif, terukur, dan tersistematis diperlukan agar semua energi yang ada dapat diarahkan ke salah satu isu yang hendak diselesaikan. Dengan demikian, proses penyelesaian kasus pertanahan akan menjadi lebih ringan karena ego sektoral dapat dikesampingkan, seperti ungkapan pepatah “berat sama dipikul ringan sama dijinjing.”

Kelima, melibatkan pusat studi atau lembaga kajian yang kredibel. Harus diakui bahwa pekerjaan kementerian ATR/BPN tidaklah sedikit, salah satu faktor yang sering mengaburkan konsentrasi dalam mengurus setiap kasus pertanahan yang terjadi. Karenanya, kementerian ATR/BPN–maupun kementerian lain yang terkait–dapat melibatkan keberadaan pusat studi atau lembaga kajian di luar institusi kementerian dalam membantu proses penyelesaian sengketa pertanahan. Lembaga-lembaga ini dapat melakukan riset komprehensif; mengumpulkan data, membuat peta kasus posisi, serta peta jalan terbaik dalam menyelesaikan kasus yang terjadi. Dengan demikian, setiap program terkait penyelesaian kasus pertanahan dapat dieksekusi secara terarah, mendalam, dan sesuai dengan kondisi faktual yang diharapkan oleh semua pihak, muaranya adalah kementerian senang dan mereka yang menjadi subjek konflik pun bahagia.

Terakhir, peristiwa suksesi politik di jajaran kementerian dipercaya sebagai langkah konkret menuju tata kelola birokrasi yang lebih baik. Dalam konteks ini, perubahan kursi pimpinan Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN mesti dilihat sebagai keseriusan negera–pemerintah pusat–untuk menyelesaikan kasus pertanahan yang datanya telah menumpuk di meja kerja. Presiden telah memberikan mandat kepada seorang pensiunan tentara dan seorang politisi (muda). Kedua putra terbaik bangsa ini belum memiliki latar belakang di sektor pertanahan, tetapi merekalah yang dapat menentukan masa depan penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia.

ilustrasi semua manusia sama di hadapan Tuhan (equality before the God).

 

Mhd Zakiul Fikri

"Secara pahit mesti diakui bahwa peran kelembagaan adat sering kali tertelikung, di tempatkan dalam sangkar emas dengan segala pujian akan kebaikannya. Tapi, dalam sehari-hari tidak pernah diamalkan dengan sungguh-sungguh. Bahkan, diingkari secara terang-terangan."

Di tengah gempuran kapitalisme yang semakin menguat di Sibiruang, sebagai salah satu masyarakat adat, maka tantangan dan persoalan yang dihadapi semakin bervariasi. Apa itu kapitalisme, siapa aktornya, dan bagaimana cara kerjanya? Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang terpusat di tangan satu kekuatan, yang kita kenal dengan istilah pasar (market). Pasar di sini bukan dalam arti pasar di mana penjual menjajakan barang dagangannya dan pembeli melakukan tawar-menawar guna membeli.

Pasar dalam kapitalisme bermakna suatu kekuatan untuk mengontrol nilai dari suatu tindakan ekonomi. Dia yang menentukan berapa harga perencanaan, berapa harga persiapan, harga pembibitan, harga perawatan, harga produksi atau panen, hingga harga distribusi hasil panen dan harga jual. Jadi, semua lingkup kehidupan ekonomi dikontrol oleh sistem yang disebut pasar itu. Di sektor pertanian dan kehutanan, kehadiran kapitalisme telah mengubah secara radikal konstruksi filosofis, sosiologis, dan kultur penguasaan atas tanah dalam suatu masyarakat adat. Perubahan tersebut bahkan merembes jauh ke dalam perubahan sosial ekonomi rumah tangga masyarakat adat.

Dulu, sebelum pertengahan 1970-an di Sibiruang dan negeri di sekitarnya dalam proses produksi pertanian, para petani cenderung lebih mengedepankan prinsip safety-first (dahulukan selamat)–meminjam istilah yang dikemukakan Scoutt (1976:5). Sebab itu, setiap hasil produksi yang didapat ialah untuk keperluan konsumsi sendiri. Pembukaan jalur darat sekitar tahun 1971 dan kehadiran perusahaan perkebunan milik negara pada tahun 1981–kemudian menjadi perusahaan swasta PT Padasa Enam Utama–menjadi titik awal dimulainya kapitalisasi di Sibiruang. Dalam rentang dekade berikutnya setelah 1981, kapitalisasi itu mengubah struktur ekonomi rumah tangga yang sebelumnya berorientasi ekonomi moral yang mengutamakan safety-first ke ekonomi pasar yang terikat dengan lingkaran ekonomi global.

Apa tanda bahwa ekonomi masyarakat adat di Sibiruang–dan masyarakat di sekitarnya–terikat dengan ekonomi global? Saat ini ekonomi rumah tangga sangat bergantung pada fluktuasi harga jual sawit dunia. Orang akan ketawa-ketiwi ketika harga sawit menjulang tinggi, dan akan menangis terseduh-seduh ketika harga global jatuh. Dalam hal ini, mereka yang punya akses terbesar terhadap tanah atau alat produksi sawit akan semakin aman dari goyangan fluktuasi harga global tersebut. Selain itu, mereka juga tidak dapat menentukan nilai beli pupuk di pusat penjualan pupuk, sementara keberadaan pupuk itu sangat mereka perlukan dalam perawatan lahan pertaniannya.

Jika ditimang, tentu ada baiknya juga efek yang disebabkan oleh kapitalisme tersebut. Akan tetapi, yang perlu kita mitigasi bersama adalah efek-efek buruk yang dihadirkannya. Kapitalisme pada suatu titik akan menyebabkan kelangkaan; kelangkaan bahan pokok, kelangkaan sumber energi dan transportasi, dan yang lebih mendasar adalah kelangkaan akses terhadap tanah. Konstruksi tanah yang dahulunya dalam keyakinan masyarakat adat adalah diperuntukkan bagi kesejahteraan anak dan kemenakan.

Semenjak kapitalisme muncul, tanah bukan lagi sebatas persoalan kesejahteraan anak dan kemenakan, bukan lagi sebatas persoalan aset suku atau negeri. Namun, ia telah menjadi komoditas dagang yang memiliki nilai bagi ekonomi rumah tangga secara personal. Semakin banyak tanah, semakin aman ekonomi rumah tangga dari senggolan ekonomi global. Inilah yang menyebabkan dalam sistem kapitalisme orang kaya akan semakin kaya, karena mereka mampu dan bisa untuk membeli lebih banyak tanah untuk basis produksi.

Saat tanah semakin langka, orang-orang akan saling memakan bangkai keluarga dan temannya sendiri guna mendapatkan klaim akses terhadap sepetak tanah. Jika itu tidak dilakukan, saling klaim, maka basis ekonomi rumah tangga mereka akan terancam. Tidak ada tanah sama dengan tidak ada tempat produksi, tanpa produksi maka tidak akan ada uang. Sementara itu, uang (baik yang cetak atau online) dalam sistem kapitalisme adalah satu-satunya alat transaksi yang dianggap sah dan laku. Tidak ada uang itu artinya tidak ada alat untuk membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya. Orang akan dihadapkan pada ancaman kelaparan, krisis subsistensi dan krisis lainnya–termasuk krisis kepercayaan antar sesama dan sejenisnya. Dalam teori ekonomi moral, ini adalah inti krisis penyebab terjadinya perang atau pertikaian.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakan suatu rumusan alternatif pencegahan atau setidaknya untuk memitigasi terjadinya krisis yang dapat mengarah pada disharmoni warga masyarakat adat di Sibiruang dan sekitarnya. Di tengah kecamuk kapitalisme yang terasa sangat tajam dewasa ini maka perkuat ukhuwah Islamiyah melalui revitalisasi peran kelembagaan adat merupakan jalan yang tepat. Secara pahit mesti diakui bahwa peran kelembagaan adat sering kali tertelikung, di tempatkan dalam sangkar emas dengan segala pujian akan kebaikannya. Tapi, dalam sehari-hari tidak pernah diamalkan dengan sungguh-sungguh. Bahkan, diingkari secara terang-terangan.

Bila diturut adat sebagai landasan pokok bermuamalah, warga akan diarahkan pada suatu ikatan persaudaraan sekandung berasaskan Islam (Ukhuwah al-Islamiyah). Sebab dalam adat dikenal terang suatu adigium “adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah, syara’ mengata, adat memakai”. Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada pertentangan antara adat dengan syariat, dan sesungguhnya pula hubungan muamalah di dalam adat akan senantiasa membawa warga ke arah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah asal katanyanya adalah ikhwah yang berarti saudara seketurunan. Kata ini berbeda dengan makna ikhwan yang berarti saudara bukan seketurunan. Allah dalam al-Qur’an menyatakan orang-orang beriman itu seyogyanya adalah bersaudara (seketurunan), maka damaikanlah di antara kedua saudaramu (innamal-mu’minụna ikhwatun fa aṣliḥụ baina akhawaikum).

Andaipun ada riak masalah, dalam biduk hubungan muamalah sesama warga, dalam konstruksi pemikiran ukhuwah Islamiyah merupakan hal yang biasa terjadi. Tak mungkin riak itu tak ada, yang barangkali disebabkan oleh kesalahpahaman, bukan karena dorongan untuk ingin saling memusuhi. Di sinilah tugas ninik mamak dalam institusi adat mengambil peran. Yang hadirnya menyejukkan, sebagai penengah dan pemberi nasehat, bukan sebaliknya menambah gejolak. Mereka yang kedudukannya di tengah kehidupan sosial masyarakat ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Di Pundak merekalah keharmonisan itu dipercayakan. Sambungan ayat al-Qur’an di atas menyatakan damaikanlah keduanya, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat (fa aṣliḥụ baina akhawaikum wattaqullāha la’allakum tur-ḥamụn).

Ukhuwah Islamiyah senantiasa mendorong warga untuk bahu-membahu, tolong-menolong, gotong-royong, menghadapi persoalan kehidupan. Tapi, dalam prinsip tolong-menolong ini tidaklah seorang diperkenankan untuk mencelakai orang lain. Misal, ketika saudara atau teman meminjamkannya uang, kemudian hari uang itu tidak pernah lagi dikembalikan dengan keyakinan tidak perlu mengembalikan uang jika sudah menjadi saudara–yang dianggapnya merupakan praktek ukhuwah Islamiyah. Al-Qur’an memberi batasan agar tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, bukan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (wa ta’āwanụ ‘alal-birri wat-taqwā wa lā ta’āwanụ ‘alal-iṡmi wal-‘udwāni).

Sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar mengatakan muslim adalah bersaudara dengan muslim yang lainnya. Dia tidak menganiaya, tidak pula membiarkannya tersakiti. Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi pula kebutuhannya (Al-muslimu ikhu al-muslimi laa yadzlimuhu walaa yuslimuhu wamankana fii haajati akhiihi kaana Allahu fii haajatihi). Dalam pepatah adat dikatakan ke hilir sama mendayung, ke hulu sama menggala, mendapat sama untungnya, kehilangan sama ruginya, yang ada sama dimakan, yang tak ada sama dicari. Bukan sebaliknya, yang ada sama dimakan, yang tak ada cari sendiri. Hidup terkurung hendak di luar, terhimpit hendak di atas, yang dipandang buruk oleh adat sesungguhnya juga bertentangan dengan relasi sosial dalam ukhuwah Islamiyah.

Selanjutnya, dalam hubungan yang berlandaskan pada ukhuwah Islamiyah terdapat suatu kepercayaan bahwa di antara sesama masyarakat diikat oleh suatu ikatan ilahi yang kesuciannya perlu dijaga dan dihormati. Al-Qur’an menarasikannya dengan pernyataan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah, dan jangan sesekali kalian bercerai (Wa’tasimuu bi Hablil laahi jamii’anw wa laa tafarraquu). Di tengah konstruksi sosial masyarakat adat, peran ninik mamak lagi-lagi diperlukan di sini, yang memastikan agar kesucian dari hubungan itu tetap berjalan pada relnya. Bukankah satuan masyarakat adat itu diikat oleh tali kekerabatan yang mempercayai bahwa mereka sesungguhnya berasal dari moyang yang sama? Inilah inti ikatan ilahi dalam masyarkaat adat. Karenanya, apapun persoalan yang dihadapi, berkaitan dengan apapun itu; baik berkenaan dengan pembagian struktur pemerintahan maupun distribusi ekonomi termasuk persoalan tata kelola tanah, hendaknya senantiasa mengingat akan tali persaudaraan karena kekuatan ilahi ini.

Agar dalam membuat keputusan, menyelesaikan persoalan, tiada seorangpun yang kemudian dirugikan–tersakiti. Prinsip berpegang teguh pada tali Allah dalam pepatah adat dibunyikan dengan narasi yang saadat dan satu pakaian, yang sehina dan satu malu. Apabila dalam masyarakat adat telah tertanam keyakinan satu adat satu pakaian, satu hina satu malu, sudah terjadi perasaan saudara sekandung karena Allah (ukhuwah al-Islamiyah), maka tidak mungkin lagi ada satu kelompok membangun tiang peradaban di negeri, sementara kelompok lainnya menghancurkan. Tidak, sesekali tidak akan lagi hal itu terjadi. Kesejahteraan dalam rasa harmoni akan terjaga sebab setiap orang saling bahu membahu untuk membantu, bukan sikut-sikutan dan saling menjatuhkan.

Terakhir, dengan memperkuat ukhuwah Islamiyah yang dalam prakteknya peran lembaga adat divitalkan kembali–sebagai konsekuensi klaim selaku masyarakat adat–, maka apapun masalah yang ditimbulkan oleh dinamika kapitalisme akan bisa dihadapi. Dalam Islam, menjadi kapital (baca: kaya) itu dibolehkan, tetapi menjadi kapitalisme yang senantiasa melakukan monopoli pasar dan menimbun harta merupakan tindakan terlarang. Al-Qur’an mengatakan, dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, sesekali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Huthamah (Yahsabu anna maalahu akhladah, Kalla layum ba zanna fil hutamah).

Dalam ayat lain diingatkan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, kemudian dikatakan kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu” (wallaziina yaknizuunaz zahaba wal fiddata wa laayunfiquunahaa fii sabiilil laahi fabashshirhum bi'azaabin aliim. Yawma yuhmaa 'alaihaa fii naari jahannama fatukwaa bihaa jibaahuhum haazaa maa kanaztum li anfusikum fazuuquu maa kuntum taknizuun). Wallahu’alam.

MHD ZakiulFikri

MHD Zakiul Fikri

norma lingkungan hidup mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Hal itu akan berdampak pada pergeseran paradigma dalam konstruksi hukum, termasuk paradigma terhadap konsep HMN.

Salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial. Komitmen mewujudkan tujuan tersebut melahirkan suatu kerangka normatif di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pasal ini oleh banyak ahli hukum dijadikan sebagai dasar keberadaan konsep Hak Menguasai Negara (HMN) yang mengatur tentang dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki dalam Negara Indonesia. HMN bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana lingkup waktu ‘sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’ dalam HMN dimaknai? Apakah terbatas pada kemakmuran rakyat yang ada pada saat ini atau ia memiliki arti yang lebih jauh juga untuk kemakmuran rakyat generasi yang akan datang?

Penjelasan mengenai lingkup tujuan ‘sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’ akan berdampak pada cara kerja hukum ketika konsep HMN diterapkan. Jika HMN yang diperuntukkan ‘sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’ dimaknai untuk generasi saat ini, maka negara dapat mengusahakan sumber daya alam yang ‘dikuasai’ tanpa memperhatikan akibat ekologisnya. Padahal dampak ekologis itu bukan hanya akan merugikan generasi saat ini tetapi juga berimbas pada generasi yang akan datang. Lalu, bagaimana perkembangan konstitusi, UUD 1945, melihat fenomena tersebut? Apakah UUD 1945 yang ada saat ini memaknai peruntukkan HMN sekadar untuk kemakmuran rakyat di masa sekarang? Atau justru berpandangan jauh, juga melihat nasib generasi akan datang untuk dapat menikmati sumber daya yang sama?

Sebelum dilakukan amandemen, Bab XIV UUD NRI 1945 berjudul “Kesejahteraan Sosial” dan hanya ada 3 ayat dalam Pasal 33 tersebut. Setelah perubahan keempat dilakukan, judul Bab XIV mengalami penambahan menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial” dan Pasal 33 mendapat tambahan 2 ayat sehingga total ayat dalam Pasal 33 menjadi 5. Sebagai konstitusi negara, perubahan tersebut tidak dapat diartikan sebagai perubahan begitu saja tanpa ada makna dan implikasi hukumnya.

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 hasil perubahan keempat mengatur agar perekonomian nasional diselenggarakan berdasar pada demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip; kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional. Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dimaksud haruslah mengandung prinsip: (i) berkelanjutan dan (ii) berwawasan lingkungan.  Berdasarkan pengaturan tersebut, norma lingkungan hidup mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Hal itu akan berdampak pada pergeseran paradigma dalam konstruksi hukum, termasuk paradigma terhadap konsep HMN.

Dengan sendirinya keseluruhan ekosistem seperti yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) sebagaimana ditafsirkan secara ekstensif dan kreatif oleh undang-undang di bidang lingkungan hidup, haruslah dikelola untuk kepentingan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainable development) dan wawasan lingkungan (pro-environment) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Munculnya muatan materi norma lingkungan hidup dalam UUD NRI 1945 tidak bisa dipisahkan dari fenomena global para akedemisi dan praktisi akhir abad ke-20 masehi. Semangat untuk mengembangkan ilmu dan teknologi dengan dampak lebih baik terhadap lingkungan hidup terjadi dimana-mana pada saat itu.

Salah satu prinsip lingkungan hidup yang lahir pada akhir abad ke-20 ialah intergenerational equity principle (prinsip keadilan antar generasi). Prinsip ini didasarkan pada gagasan reflektif tentang hutang orang-orang di masa saat ini kepada generasi yang akan datang.  Hutang yang dimaksud bertitik tolak pada prinsip keadilan dalam mengakses sumber daya alam. Hal itu berarti bahwa generasi saat ini tidak dibenarkan menghalangi generasi yang akan datang untuk mengakses sumber daya alam yang sama. Dengan adanya materi Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang sesungguhnya juga berakar dari prinsip keadilan antar generasi, maka pemaknaan serta pelaksanaan terhadap konsep HMN tidak boleh melalaikan keberadaan aspek ekologi atau lingkungan hidup.

Dengan demikian, konsep HMN yang berparadigma ekologi pasca amandemen keempat UUD NRI 1945 dapat diartikan sebagai suatu kewenangan (hak) yang melalui UUD NRI 1945 dilimpahkan pelaksanaannya kepada negara, atau dalam istilah lain dapat juga disebut sebagai hak subtitutif. Kewenangan tersebut hanya ‘sah’ digunakan semata-mata untuk memakmurkan rakyat (kesejahteraan umum warga Negara Indonesia/democracy)  dan melestarikan lingkungan hidup (ecocraccy),  yang pelaksaannya dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan atau kebijakan (nomocracy).  Artinya, tujuan dari penguasaan itu bukan semata-mata untuk memakmurkan rakyat, melainkan juga dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Dua tujuan penguasaan tersebut adalah integral dan tidak boleh dipisahkan dalam pelaksanaannya. Baca lebih lanjut dalam Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum UniversitasRiau Vol. 9 No. 1 2020.