KRISIS KOMUNIKASI DI TENGAH PANDEMI COVID-19: SEBUAH CATATAN DISKUSI 4 KARANGKAJENS 1440

Oleh: Karangkajens 1440

“…melihat komunikasi kesehatan bermaujud, yang sejatinya sangat diperlukan di tengah kondisi pandemi Covid-19 sekarang ini, tampaknya masih jauh panggang dari api. Fakta di lapangan kecenderungannya, di satu sisi, perusahaan media massa masih mengejar kepentingan ekonomis, dan di sisi lain, pemerintah sibuk mempertontonkan keamburadulan komunikasi politik.”

Diskusi Karangkajens 1440 kali ini diadakan bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat (HMI Korkom) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Diskusi yang berlangsung pada tanggal 15 Mei 2020 atau bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 Hijriah ini mengangkat tema khusus terkait komunikasi. Sebagai pemantik, hadir Dr. Fajar Junaedi, M.Si. yang biasa dipanggil Mas Jun, akademisi atau dosen komunikasi dari UMY.

Pada pembahasan diskusi sebelumnya, terkait psikologi, telah dibahas bahwa komunikasi yang terjadi di tataran elit dan media massa berdampak serius terhadap imunitas atau daya tahan tubuh setiap individu. Sejalan dengan hal tersebut, Fajar Junaedi, sebagiamana ia kutip dari National Cancer Institute at the National Institutes of Health, menegaskan intervensi komunikasi kesehatan merupakan bagian dari upaya kesehatan masyarakat, perawatan kesehatan, atau pengembangan masyarakat yang lebih besar, yang terjadi dalam banyak kasus. Karenanya dalam kasus pandemi ini, menukil dari Renata Schiavo, Mas Jun mengatakan sebuah rencana khusus untuk komponen komunikasi kesehatan diperlukan.

Akantetapi, melihat komunikasi kesehatan bermaujud, yang sejatinya sangat diperlukan di tengah kondisi pandemi Covid-19 sekarang ini, tampaknya masih jauh panggang dari api. Fakta di lapangan kecenderungannya, di satu sisi, perusahaan media massa masih mengejar kepentingan ekonomis, dan di sisi lain, pemerintah sibuk mempertontonkan keamburadulan komunikasi politik. Kita bisa menyaksikan bagaimana media massa yang ada, khususnya media-media mainstream, kebanyakan terjebak pada apa yang disebut sebagai market driven journalism (jurnalisme yang dikendalikan oleh pasar). Sehingga mereka baik yang cetak, online ataupun televisi sibuk dengan rating, klik, dan sejenisnya. Kondisi ini memperburuk posisi media sebagai watchdog (anjing penjaga). Kita juga dapat melihat hal ini terjadi sebagai akibat adanya ruang kosong pada posisi media watch selaku pengawas media. Kekosongan itu mengurangi akses untuk melakukan kritik baik secara langsung ataupun institusional kepada media, agar media bisa didorong kembali ke jalurnya.

Sementara berkaitan dengan komunikasi politik pemerintah, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada awal April 2020 lalu sampai merilis penelitian tentang buruknya komunikasi politik pemerintah. Dalam penelitiannya yang bertajuk "Petaka Karena Kata: Blunder Komunikasi Politik Kabinet Jokowi di Masa Pandemi", LP3ES melaporkan ada beberapa tahap blunder yang dilakukan pemerintah selama pandemi Covid-19 baik dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, Menkomaritim, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menhub, Kepala BNPB, Menteri Pariwisata, Dirjen Perhubungan, dan struktur pejabat lainnya. Pertama, sejak akhir januari hingga maret 2020 pemerintah tidak menanggapi secara serius, menyepelehkan dan bahkan menolak Covid-19 telah tiba di Indonesia.

Komunikasi publik dari pemerintah pada tahap pertama di atas berdampak tidak baik di mana publik gagal menyiapkan diri menghadapi apa yang terjadi ketika pandemi semakin meluas, sehingga muncullah kepanikan dalam beragam bentuk seperti panic buying, stigma kepada pengidap Covid-19 atau bahkan ODP (Orang Dalam Pantauan), penolakan isolasi, dan sebagainya. Dalam skala yang lebih luas, juga berdampak pada kegagalan untuk menyiapkan sistem kesehatan lebih awal. Hal ini tampak pada tidak siapnya rumah sakit untuk menghadapi pandemi baik dari segi personal, kesiapan ruang, hingga alat pelindung diri (APD) (nasional.kompas.com, 06/04/2020).

Pada tahap berikutnya terjadi lagi blunder-blunder komunikasi politik yang dilakukan pemerintah, seperti pengumuman oleh Presiden bahwa pasien di Cianjur tidak positif Covid-19 yang belakangan diralat oleh jubir Covid-19 bahwa pasien tersebut positif. Kebijakan presiden mengenai insentif wisata, hingga guyonan Pak Kiai Wakil Presiden yang terhormat bahwa corona bisa sembuh dengan minum susu kuda liar. Dan pada tahap Covid-19 sudah beredar di Indonesia, pemerintah tetap konsisten dengan kekonyolan komunikasi politiknya, seperti Jokowi menyampaikan darurat sipil yang belakangan diralat menjadi darurat kesehatan. Pernyataan Tito Karnavian tetang rendahnya angka kematian, yang, padahal terus menanjak naik. Dan ungkapan bijak presiden bayangan Luhut Binsar P. bahwa corona tidak betah di suhu panas.

Kemudian blunder dari jubir Covid-19 Achmad Yurianto perihal orang miskin dan orang kaya. Kebijakan pembebasan tahanan karena corona oleh al-mukarram Yasonna Laoly. Dan yang tak kalah menarik, yakni mandeknya janji penangguhan kredit di lapangan yang dilontarkan sebelumnya, statemen penangguhan yang keluar dari mulut harum Presiden itu kemudian diralat oleh jubirnya dengan menyebut keringan tersebut hanya ditujukan bagi mereka yang terbukti positif Covid-19. Dan terakhir mengenai larangan mudik yang dilontarkan presiden, yang diralat oleh jubir dan presiden bayangan dari istana Menko Kemaritiman (merdeka.com, 07/04/2020).

Komunikasi politik atau publik yang dilakukan oleh pemerintah di atas jika dianalisis menggunakan uncertainty reduction theory (teori pengurangan ketidakpastian) sebetulnya komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat ditujukan untuk mengurangi ketidakpastian tentang Covid-19 dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Dalam hal ini, seharusnya informasi yang diberikan pemerintah dapat mengurangi ketidakpastian tersebut. Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan komunikasi yang dilakukan pemerintah justru menambah ketidakpastian.

Mas Jun pada saat memantik jalannya diskusi menyebut buruknya komunikasi politik pemerintah menyebabkan terbentuknya cluster baru penyebaran Covid-19. Korban jiwa terus berjatuhan, termasuk para tenaga medis yang terlibat secara langsung dalam ‘perang’ melawan virus tersebut. Menurunya, ketiadaan perencanaan komunikasi kesehatan menghadapi Covid-19 menjadi pangkal dari persoalan buruknya komunikasi politik pemerintah yang efeknya tidak hanya buruk bagi kondisi sosial politik di Indonesia, tetapi juga mengancam kesehatan dan jiwa masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut, Mas Jun menawarkan agar adanya perencanaan komunikasi kesehatan yang disusun dengan pendekatan perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif ini, demikian Mas Jun, yaitu suatu perencanaan yang terdesentralisasi, bottom up, horizontal dan disepakati, berbasis dialog, demokratis, dan mengakui aktor sosial sebagai subjek aktif dalam pengembangan mereka sendiri. Hanya saja, pendekatan partisipatif ini dimungkinkan dilakukan pada saat kondisi mulai agak normal. Sementara itu, untuk situasi mendesak sekarang ini pemerintah dapat saja menggunakan pendekatan perencanaan tradisional, yang terpusat, top down atau vertikal. Dengan catatan, pemerintah harus konsisten dan komitemen menjalankan perencanaan komunikasi kesehatan tersebut dengan mengedepatan komunikasi empatik. Jangan mencla-mencle seperti yang sering dipertontonkan pemerintah.

Berdasarkan uraian diskusi di atas, maka beberapa saran yang dapat ditujukan khususnya kepada pemerintah dan media massa, ialah sebagai berikut:

Kepada pemerintah

1)  Sudahi brundel komunikasi politik atau komunikasi publik di tengah pandemi Covid-19, termasuk inkonsistensi pernyataan dan kebijakan pemerintah; dan

2)  Adakan serta laksanakan perencanaan komunkasi kesehatan dengan baik secara komitmen dan konsisten dengan mengedepankan komunikisi empatik.

Kepada media massa

1)  Beritakanlah konten-konten yang mengedukasi masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19.